Mendongkrak Partisipasi Kerja Lulusan SMK

Pengangguran menjadi salah satu komponen lingkaran momok pembangunan. Indikator ini dipatenkan melengkapi tolok ukur keberhasilan upaya mensejahterakan masyarakat selain Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik merilis ada kenaikan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018, sebesar 2,95 jiwa dibandingkan Agustus 2017. Diikuti dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja sebesar 0,59 poin. Selaras dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2018 yang berada pada 5,34%, sedikit menurun dibandingkan Agustus 2017, yakni 5,50%.

Jika ditelisik, hingga Agustus 2018, TPT untuk tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menyentuh dua digit. Sekitar 11,24% penawaran tenaga kerja dari tamatan SMK yang belum terserap dunia kerja. TPT Agustus 2018 untuk tamatan SMK ini pun hanya turun tipis dibandingkan Agustus 2017, yakni 11,41%.

Bergerak fluktuatif positif sejak 2012, TPT tamatan SMK ini setiap tahunnya menduduki posisi tertinggi dibandingkan TPT pada tingkat pendidikan lainnya. Dan, kebetulan saja, nilai TPT SMK tahun ini sama persis dengan TPT Agustus 2014 lalu.

Antitesis, tercatat oleh Kemendikbud selama 2014-2017 perkembangan SMK dan siswanya menunjukkan tren positif. Terjadi peningkatan sekitar 14,47% pada SMK yang ada, diikuti dengan kenaikan 19,22% pada siswa SMK.

Sejumlah pihak mengklaim peminat untuk pendidikan SMK relatif meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, bahwa rata-rata kenaikan peminat SMK setiap tahunnya mencapai 250 ribu siswa di seluruh Indonesia.

Peminat SMK adalah remaja usia tanggung yang masih labil. Mereka menaruh harapan besar dan bayangan mencapai kesuksesan tanpa menghabiskan waktu lama di bangku sekolah. SMK dikesankan memiliki daya tarik dengan menyediakan beragam pilihan sesuai minat dan bakat. Selain itu, dianggap lebih fleksibel memberikan pilihan bagi tamatannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, langsung bekerja, atau bekerja sambil berkuliah.

Risiko diperparah dengan fenomena yang masih ditemukan di sejumlah daerah. Ada kecenderungan masyarakat menjadikan SMK sebagai pelarian atau pilihan terakhir ketika tidak lolos masuk sekolah umum. Sepertinya masih banyak jurusan di SMK yang kurang relevan dengan tuntutan pengusaha, dunia kerja, dan revolusi industri. Sehingga, langkah tamatan SMK terbatas dalam menapaki karier.

Pendidikan vokasi di SMK tidak jarang menjadikan lulusannya tidak fleksibel melanjutkan pendidikan. Disebabkan kurang relasinya dengan disiplin ilmunya di SMK. Belum lagi fakta drop out SMK, meskipun lima tahun terakhir ini terjadi penurunan. Namun, tercatat oleh Kemendikbud sejak 2012 jumlah siswa SMK yang putus sekolah masih lebih banyak dibanding Sekolah Menengah Atas/Umum.

Pencetak Calon Pengusaha 
Sejenak menengok pendidikan kejuruan yang sudah menjadi mainstream di luar negeri. Beberapa negara Uni Eropa mencoba menerapkan sistem pendidikan kejuruan Jerman dalam memerangi pengangguran. Pola pendidikan vokasi Jerman menekankan sistem pendidikan ganda, training di sekolah sambil kesempatan magang. Didukung juga regulasi pemerintah Jerman yang mewajibkan semua pemilik perusahaan (kecuali yang berskala kecil) menerima siswa magang untuk bekerja di perusahaannya.

Di Tanah Air, SMK termasuk dalam lembaga pendidikan vokasi yang direvitalisasi, sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Namun, masih ada polemik belum optimalnya pemanfaatan alokasi APBN untuk pengembangan SMK.

Manajemen SMK yang berdaya saing selayaknya menjadi acuan bagi para pelaku pendidikan vokasi. Sejatinya, bukan hanya kualitas infrastruktur SMK yang harus diperhatikan, sarana dan prasarana penunjang pendidikan senantiasa perlu di-upgrade dan di-update.

Pengelolaan SMK perlu mendapatkan perhatian intensif dari pemerintah (pusat dan daerah), stakeholders, dan pelaku usaha tentunya. Masih ada pemerintah daerah yang belum aware dan concern ambil bagian menyusun kurikulum pendidikan vokasi.

Idealnya, substansi kurikulum SMK selaras dengan potensi industri masing-masing wilayah tanpa melupakan sisi kearifan lokal. Beberapa ilmu, kompetensi, dan skills harus terus diperkuat, terkait kesiapan menyongsong era Industri 4.0. Sekaligus, menangkis kecemasan akan prediksi bahwa banyak profesi hilang akibat disrupsi teknologi.

Kolaborasi SMK dan pelaku industri lokal diharapkan berimplikasi pada kualitas lulusan. Bukan hanya menjadi harapan dan target sebagai penyedia lapangan kerja bagi lulusan SMK kelak. Para pengusaha dan penggerak ekonomi dapat mengambil bagian dalam pengembangan pendidikan kejuruan. Pembinaan enterpreurship, leadership, sharing knowledge terkait IT, dan apa pun yang relevan dengan perubahan zaman dapat dilakukan oleh pelaku para industri, dalam bentuk kuliah umum misalnya.

Perlu juga dikaji ulang optimalisasi masa pendidikan di SMK. Durasi menimba teori harus diimbangi dengan intensitas jam terbang saat praktik atau magang. Proporsi waktu mengaplikasikan ilmu setidaknya lebih besar daripada tatap muka kelas.

Sudah saatnya meluruskan stigma masyarakat bahwa SMK adalah "pelarian" atau pun cara instan menuntaskan pendidikan untuk segera mendapatkan take home pay memuaskan. Padahal, hasil Sakernas BPS 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan rata-rata upah dan gaji pekerja formal tamatan SMA/Umum dengan tamatan SMK. 

SMK bukan sekadar supplier calon tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Pekerjaan rumah bagi kita untuk menjadikan SMK sebagai pencetak calon pengusaha tangguh, kreatif, dan inovatif. Tamatan SMK tidak melulu berujung sebagai pencari pekerjaan, mereka harus mampu menjadi penggagas lapangan pekerjaan. Sehingga, slogan "SMK Bisa! Siap Kerja, Cerdas, dan Berkompetisi!" yang digaungkan pemerintah sejak 2009 dapat dibuktikan dengan lulusan yang profesional, tangguh dan kompeten. 

Mereka adalah angkatan kerja yang survive, mewarnai dunia kerja di tengah dinamika perekonomian, dan mampu bersaing secara global. Pada akhirnya, berkontribusi menggerakkan roda kehidupan bangsa. 

Hikmayani ASN pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan